Di tengah keramaian Jakarta Timur, tepatnya di RW 16, sebuah gerakan kecil tumbuh diam-diam namun memberi dampak yang luar biasa. Namanya Koperasi Kompos. Bukan gerakan besar yang disokong korporasi, bukan pula proyek pemerintah yang bertebaran baliho dan seremoni. Ini murni inisiatif warga. Berawal dari kebiasaan sederhana mengompos di rumah, gerakan ini kini menjelma menjadi sistem kolektif yang menyelamatkan ratusan kilogram sampah organik dari berakhir di TPA setiap minggunya.
Setiap anggota koperasi, yang kini berjumlah sekitar 150 rumah tangga, diberi ember khusus untuk memisahkan sampah dapur. Sisa nasi, kulit buah, ampas kopi, semuanya dikumpulkan secara terpisah. Tiga kali seminggu, petugas koperasi datang menjemput ember-ember itu. Sampah-sampah organik ini kemudian diolah menjadi kompos yang bermanfaat, lalu dibagikan kembali kepada anggota secara berkala. Bukan hanya membuat rumah lebih bersih dan lingkungan lebih sehat, sistem ini juga mengubah cara pikir warga soal sampah. Mereka jadi sadar, bahwa sampah bukan barang buangan semata. Ia bisa diolah, dimanfaatkan, bahkan menjadi pupuk kehidupan.
Apa yang dilakukan Koperasi Kompos ini sebenarnya adalah solusi nyata untuk salah satu masalah lingkungan paling besar di Indonesia: sampah makanan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa sekitar 40% sampah di Indonesia adalah sampah organik, dan sebagian besar berasal dari sisa makanan. Ini bukan cuma soal bau atau estetika, tapi juga soal lingkungan global. Ketika sampah makanan dibuang ke TPA dan membusuk tanpa pengolahan, ia menghasilkan gas metana yang jauh lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Jadi, ketika warga RW 16 memutuskan memilah sisa makanannya, mereka tidak hanya menjaga lingkungan sekitar, mereka juga sedang menyelamatkan bumi.
Kunci dari keberhasilan gerakan ini adalah sistem. Bukan sistem yang rumit, tapi yang terstruktur dan transparan. Semua data pengelolaan sampah, penggunaan anggaran koperasi, hingga rencana kegiatan, semuanya bisa diakses lewat situs mereka. Tak berhenti di situ, koperasi juga mengadakan pertemuan rutin untuk diskusi dan evaluasi. Tak ada yang merasa tidak diajak ngomong, tak ada yang bingung uang iuran lari ke mana. Transparansi menjadi pondasi kepercayaan, dan dari kepercayaan itulah partisipasi warga terus terjaga.
Namun, para penggerak koperasi tahu bahwa semangat saja tidak cukup. Mereka sadar, gerakan akar rumput ini punya batas. Tak semua warga punya waktu, tenaga, atau ruang untuk memilah sampah dan membuat kompos. Ada yang bekerja dari pagi sampai malam. Ada yang tinggal di kontrakan sempit. Ada pula yang baru belajar memilah. Tanpa dukungan sistem yang lebih besar, regulasi yang memaksa, fasilitas yang memudahkan, serta insentif yang masuk akal akan sulit menjadikan kebiasaan ini sebagai budaya massal.
Inilah yang mereka suarakan. Mereka berharap pemerintah tak hanya berhenti di kampanye dan jargon. Di negara lain, seperti Korea Selatan dan Jepang, pemilahan sampah sudah menjadi kewajiban dengan sistem dan jadwal yang jelas. Ada fasilitas yang memadai dan sanksi yang tegas. Pemerintah di sana tidak menunggu warganya sadar, tapi menciptakan sistem yang membentuk kesadaran. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Jika warga RW 16 saja bisa membuat sistem pemilahan, penjemputan, dan pengolahan dengan skala kecil dan anggaran terbatas, mengapa pemerintah yang punya sumber daya lebih besar justru lamban dalam menyediakan infrastruktur?
Bayangkan jika setiap RW di kota-kota besar memiliki sistem seperti Koperasi Kompos ini. Bayangkan jika semua rumah tangga terbiasa memilah sampah sejak dari dapur. Berapa juta ton sampah yang bisa diselamatkan dari tempat pembuangan akhir? Berapa hektar lahan TPA yang tak perlu lagi diperluas? Berapa banyak metana yang bisa ditekan, dan berapa banyak kompos yang bisa menghidupi kembali tanah-tanah kering?
Kisah Koperasi Kompos RW 16 adalah pengingat, bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari atas. Kadang, ia bermula dari hal yang sangat kecil, sebuah ember, sebuah kebiasaan, dan sekelompok orang yang peduli. Mereka tidak menunggu kebijakan turun. Mereka bergerak lebih dulu, dan pelan-pelan mengubah kebiasaan yang selama ini dianggap biasa. Mereka tidak menuding pemerintah, tidak menunggu bantuan, tapi tetap berharap bahwa suatu hari nanti, sistem besar akan ikut mendukung langkah kecil mereka. Karena urusan sampah bukan lagi soal siapa yang salah, tapi soal siapa yang mau mulai. Dan warga RW 16 sudah membuktikan bahwa memulai itu tidak harus menunggu semua siap. Cukup punya kesadaran, sedikit komitmen, dan kemauan untuk berubah. Sisanya? Biarkan ember-ember itu bekerja.
