Jakarta – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyampaikan optimismenya terhadap Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–EAEU FTA) yang akan segera ditandatangani. Menurutnya, perjanjian ini akan menjadi momentum penting dalam penguatan akses pasar dan posisi strategis Indonesia di Eurasia. Mendag Busan pun mendorong pelaku usaha Indonesia untuk memaksimalkan ekspor ke kelompok negara Eurasia tersebut.
Hal ini disampaikan Mendag Busan dalam ‘Strategic Forum Perdagangan Internasional: Indonesia-EAEU FTA’ pada Senin, (15/12) di Jakarta. Turut hadir pada kegiatan ini, yaitu Wakil Perdana Menteri Belarusia Viktor Karankevich, Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Raman Ramanouski, serta Duta Besar Armenia di Indonesia Serob Bejanyan. Sementara itu, mendampingi Mendag Busan, yaitu Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri dan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI Djatmiko Bris Witjaksono.
“Melalui Indonesia-EAEU FTA, Indonesia akan memperoleh akses peluang pasar yang lebih luas di kawasan Eurasia yang mencakup Armenia, Rusia, Belarusia, Kirgizstan, dan Kazakhstan. Kawasan ini memiliki potensi pasar yang signifikan dengan jumlah penduduk sekitar 179,8 juta jiwa,” ujar Mendag Busan.
Mendag Busan mengungkapkan, perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia menunjukkan tren positif. Pada 2024, kedua pihak mencatatkan total nilai perdagangan sebesar USD 4,5 miliar. Dalam lima tahun terakhir (2020—2024), rata-rata pertumbuhan perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar 21,45 persen. Capaian tersebut mencerminkan perkembangan positif hubungan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia.
“Perdagangan Indonesia dengan Eurasia kami harapkan naik hingga dua kali lipat. Selama ini, kinerja ekspor Indonesia di pasar Eurasia juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Indonesia juga membutuhkan barang-barang seperti barang modal dari Eurasia,” kata Mendag Busan.
Mendag Busan menekankan keberhasilan perjanjian dagang terletak pada optimalnya implementasi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong forum atau wadah kerja sama bisnis untuk memaksimalkan implementasi FTA ini. Forum bisnis Indonesia-Belarusia akan dibutuhkan untuk mempertemukan para pelaku usaha, memperkuat kemitraan, serta mendukung kelancaran perdagangan dan investasi.
“Semakin terbukanya akses pasar akan menjadi kesempatan untuk memperbesar skala perdagangan dan memperkuat daya saing di pasar Eurasia. Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong perdagangan internasional yang adil, nondiskriminatif, dan saling menguntungkan,” tambah Mendag Busan.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil PM Karankevich mengungkapkan, pada 24 November 2025, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko telah menandatangani Keputusan Presiden yang menyetujui rancangan perjanjian Indonesia-EAEU FTA. Hal ini menunjukkan bahwa Belarusia bersama negara-negara anggota EAEU siap menandatangani perjanjian Indonesia-EAEU FTA. Sejalan dengan itu, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, kamar dagang dan industri, asosiasi usaha, hingga pelaku bisnis Indonesia dan negara-negara Uni Ekonomi Eurasia didorong untuk mempersiapkan diri untuk memanfaatkan Indonesia-EAEU FTA.
“Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kapasitas ekonomi serta taraf hidup masyarakat di Indonesia, Belarusia, dan negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia lainnya,” tambah Wakil PM Karankevich.
Tantangan dan Peluang
Forum dilanjutkan dengan sesi gelar wicara bertema “Peluang dan Tantangan yang Optimal Indonesia-EAEU FTA”. Hadir berbagai narasumber dari kalangan pemerintah, swasta, hingga akademisi.
Dalam paparannya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag RI Djatmiko Bris Witjaksono mengungkapkan, Indonesia-EAEU FTA berhasil diselesaikan pada 2025 dengan proses perundingan yang relatif singkat, yakni sekitar dua hingga tiga tahun sejak diinisiasi pada 2023 lalu. Perjanjian ini difokuskan pada perdagangan barang sebagai tahap awal mengingat besarnya potensi pasar EAEU. Kerja sama di bidang jasa, investasi, dan aspek lainnya akan menjadi peluang pengembangan pada tahap selanjutnya. Penyelesaian perjanjian ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pasar Indonesia ke kawasan nontradisional yang prospektif.
“Besarnya pasar Eurasia dengan hampir 200 juta penduduk menjadi salah satu alasan Pemerintah Indonesia menargetkan Eurasia sebagai mitra dagang strategis. Pemerintah Indonesia menargetkan implementasi perjanjian dapat mulai dirasakan pelaku usaha paling cepat pada akhir 2026, atau selambat-lambatnya pada 2027, seiring dengan upaya Indonesia menyelesaikan berbagai perjanjian dagang lainnya dengan mitra internasional,” jelas Djatmiko.
Sementara itu, Atase Perdagangan RI Moskow Ardianto Ardi Wibowo menyampaikan informasi tentang berbagai produk potensial Indonesia yang berpeluang di pasar Eurasia. Produk unggulan tersebut, antara lain, komoditas berbasis kelapa seperti minyak kelapa sawit dan turunannya, serat alami, serta produk pertanian seperti kopi, teh, kakao, rempah-rempah, dan berbagai bahan pangan olahan. Permintaan terhadap produk-produk tersebut cukup tinggi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar di kawasan Eurasia yang terus berkembang.
Selain itu, sektor industri juga memiliki peluang besar, terutama komponen dan suku cadang otomotif. Sejumlah perusahaan otomotif Eropa yang menarik diri dari pasar Rusia sejak 2022 telah membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemasok alternatif suku cadang kendaraan. Produk perikanan, baik hasil laut segar maupun olahan, juga berpotensi besar mengingat tingginya permintaan di kawasan tersebut.
“Kerja sama di sektor jasa dan ketenagakerjaan juga kami harap dapat dikembangkan seiring dengan kebutuhan pasar Eurasia dan terbukanya peluang kemitraan baru bagi pelaku usaha Indonesia,” tambah Ardianto.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Bio Farma Shadiq Akasya mengungkapkan, Bio Farma telah menjalin kerja sama dengan negara-negara anggota EAEU, di antaranya dengan Kirgizstan sejak 2011 melalui Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Kerja sama ini termasuk ekspor sekitar 1,5 juta dosis vaksin tetanus dan 600 ribu dosis vaksin polio pada 2023. Kemudian, dengan Rusia, kerja sama riset vaksin tetanus toksoid telah dilakukan sejak 2019. Juga ada tahap penjajakan dengan Belarusia yang meliputi rencana registrasi vaksin polio. Bio Farma juga akan mengembangkan vaksin multivalen, seperti pentavalen dan hexavalen, serta vaksin rotavirus.
“Melalui penguatan kerja sama antarpemerintah (G2G) yang diturunkan menjadi kerja sama bisnis (B2B), Bio Farma berharap kolaborasi farmasi dengan negara-negara EAEU dapat berjalan konkret, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak,” jelas Shadiq.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Makroekonomi dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional Zamroni Salim mengungkapkan, Indonesia-EAEU FTA dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui pendekatan berbasis riset dan akademik. Di tengah ketidakpastian global, penandatanganan Indonesia-EAEU FTA menjadi langkah taktis pemerintah untuk memitigasi risiko sekaligus mendorong diversifikasi pasar.
“Melalui FTA ini, Indonesia diharapkan tidak bergantung pada pasar utama tertentu, melainkan memiliki alternatif pasar baru yang potensial. Nilai perdagangan Indonesia dengan kawasan EAEU ditargetkan terus meningkat dan diyakini dapat tercapai melalui akselerasi kerja sama perdagangan,” imbuhnya.
Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hendra Sugandhi kemudian menyampaikan potensi ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar Eurasia. Menurutnya, produk perikanan Indonesia menunjukkan potensi besar di pasar Eurasia dengan komoditas utama berupa udang, gurita, produk udang olahan siap saji, telur ikan terbang (fish roe), agar-agar, serta tuna dan filet ikan beku. Dalam kurun waktu 2014–2024, ekspor perikanan Indonesia ke kawasan EAEU didominasi udang, baik dari sisi nilai maupun volume, disusul tuna, cumi-cumi, sotong, kepiting, dan rumput laut. Rusia menjadi tujuan utama ekspor perikanan Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 90 persen, diikuti Belarusia yang menunjukkan daya beli relatif kuat dibandingkan negara anggota EAEU lainnya.
Meski tren ekspor perikanan Indonesia ke EAEU cenderung meningkat, pangsa pasar Indonesia di kawasan tersebut masih relatif kecil, yakni di bawah 2 persen. Kondisi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan pangsa pasar melalui optimalisasi Indonesia–EAEU FTA. Namun demikian, tantangan utama yang perlu diatasi adalah hambatan teknis berupa keterbatasan izin ekspor atau approval number, bagi unit pengolahan perikanan Indonesia.
“Penyelesaian hambatan teknis ini dinilai menjadi prasyarat penting agar pelaku usaha perikanan nasional dapat memanfaatkan secara maksimal terbukanya akses pasar EAEU pascapenandatanganan perjanjian,” kata Hendra.
