NABIRE – Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan melalui implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Hal itu disampaikan Fatoni saat peluncuran SP2D Online dan KKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang digelar secara daring dari Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire, Rabu (1/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Fatoni mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Bank Papua yang dinilai berperan aktif mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Menurutnya, transformasi digital kini menjadi kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kami memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Bank Papua juga menjadi contoh bagi bank daerah lainnya dalam mengoptimalkan transaksi pemerintah daerah secara digital,” ujar Fatoni.
Ia menjelaskan, SP2D Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memungkinkan proses pencairan dana dilakukan secara real-time, tanpa kertas (paperless), dan lebih terstandarisasi. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi, meminimalkan kesalahan administrasi, sekaligus memperkuat akuntabilitas laporan keuangan daerah.
Selain itu, penerapan KKPD menjadi bagian dari upaya mewujudkan cashless government atau pemerintahan non-tunai. Melalui KKPD, transaksi keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan lebih aman, terukur, serta mengurangi risiko penggunaan uang tunai.
Fatoni menambahkan, implementasi KKPD juga menjadi salah satu indikator dalam Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta penilaian insentif fiskal dari pemerintah pusat.
Menurutnya, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pada percepatan realisasi APBD sehingga pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih optimal.
“Kementerian Dalam Negeri akan memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki realisasi APBD yang cepat sekaligus tinggi,” katanya.
Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 11 Juni 2026, sebanyak 284 pemerintah daerah telah menerapkan SP2D Online dengan dukungan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah terkoneksi dengan sistem.
Sementara itu, 481 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 88,09 persen telah menetapkan regulasi terkait KKPD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 278 pemerintah daerah telah memanfaatkan KKPD untuk bertransaksi.
Fatoni menegaskan, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut.
“Secanggih apa pun sistem yang dibangun, keberhasilan SP2D Online dan KKPD sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Karena itu saya berharap seluruh perangkat daerah, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara segera beradaptasi, meningkatkan kapasitas, mempelajari sistem baru ini, serta menjalankannya dengan sungguh-sungguh,” tegas Fatoni.(Bcl.Foto:Keuda)
