warnaplus.press, JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, PhD, menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan pendidikan tinggi nasional dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menilai arah kebijakan saat ini perlu dikaji ulang agar perguruan tinggi Indonesia mampu bersaing di tingkat global.
Dalam paparannya, Prof. Didik menyoroti fenomena tingginya jumlah penerimaan mahasiswa baru di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Menurutnya, lonjakan kuota mahasiswa berpotensi menggeser orientasi kampus dari pusat riset menjadi institusi yang lebih berfokus pada pengajaran massal.
Ia mengingatkan bahwa universitas unggul dunia umumnya menjaga rasio dan jumlah mahasiswa demi mempertahankan kualitas akademik dan riset. Jika kampus terlalu besar tanpa penguatan riset, maka sulit bagi Indonesia untuk menembus peringkat global.
Prof. Didik juga menyinggung posisi daya saing Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Hingga kini, belum ada perguruan tinggi nasional yang masuk 100 besar dunia, sementara beberapa universitas di kawasan Asia telah menempati posisi teratas dalam pemeringkatan internasional.
Selain itu, ia menilai kebijakan saat ini berpotensi menciptakan ketimpangan antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dominasi PTN dalam jumlah mahasiswa dinilai dapat mempersempit ruang tumbuh PTS, termasuk kampus yang dikelola masyarakat dan organisasi besar.
Menurutnya, ekosistem pendidikan tinggi yang sehat membutuhkan keseimbangan peran antara PTN dan PTS. Keduanya harus diperkuat agar mampu berkontribusi optimal terhadap peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi nasional.
Sebagai solusi, Prof. Didik mengusulkan pembatasan terencana jumlah mahasiswa S1 di PTN unggulan guna meningkatkan selektivitas dan mutu. Ia juga mendorong agar PTN lebih fokus mengembangkan program pascasarjana dan riset strategis.
Penguatan PTS melalui insentif fiskal, skema pendanaan kolaboratif, serta dukungan kebijakan yang adil turut menjadi rekomendasi. Reformasi insentif dosen juga dinilai penting, dengan penekanan pada publikasi ilmiah dan inovasi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu membangun klaster riset nasional yang fokus pada sektor strategis seperti energi, pangan, dan teknologi digital guna mendorong daya saing bangsa.
Prof. Didik menegaskan, tanpa penataan ulang kebijakan, pendidikan tinggi berisiko kehilangan arah sebagai motor inovasi nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah korektif agar universitas Indonesia mampu menjadi pusat riset yang unggul dan berdaya saing global.
){kind=link}