warnaplus.press, Di tengah dinamika ekonomi global, portofolio investasi Indonesia memasuki fase kritis dengan catatan negatif mencapai 14 miliar USD sepanjang 2025 hingga kuartal III-2026. Kondisi ini menjadi fenomena yang jarang terjadi dan memicu keraguan investor asing untuk masuk, sementara arus keluar modal domestik (outflow) justru menunjukkan tren peningkatan.
Pengamat ekonomi, Wijayanto, menilai gejolak di pasar modal hanyalah bagian kecil dari persoalan yang lebih besar dalam struktur ekonomi. Ia menyebut bahwa ketika sektor pasar modal menunjukkan tekanan, maka sektor lain berpotensi menghadapi tantangan yang lebih dalam, terutama terkait stabilitas makro dan kepercayaan pasar.
Ia juga menyoroti penurunan outlook oleh Moody’s pada 5 Februari yang dipicu oleh sovereign selling. Menurutnya, baik Moody’s maupun MSCI menaruh perhatian pada isu tata kelola, risiko fiskal, serta arah kebijakan yang dinilai kurang dapat diprediksi. Peringatan tersebut sebenarnya telah disuarakan sejak beberapa tahun terakhir, namun dinilai belum mendapatkan respons optimal dari para pemangku kepentingan.
Di sisi lain, CEO Investortrust, Primus Dorimulu, menyampaikan pandangan yang lebih optimistis. Ia menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih berada pada jalur yang tepat, tercermin dari pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39 persen secara tahunan.
Primus juga mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melakukan injeksi likuiditas ke sektor perbankan. Kebijakan tersebut dinilai strategis untuk menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan dana pihak ketiga dengan penyaluran kredit, sehingga menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tekanan eksternal.
Sebagai respons terhadap evaluasi MSCI, pemerintah menyiapkan reformasi menyeluruh, mulai dari peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen, transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO), hingga penguatan penegakan hukum dan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Selain itu, revisi regulasi investasi untuk asuransi dan dana pensiun serta transparansi data KSEI juga terus didorong dengan sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan SRO guna memperkuat tata kelola serta mengembalikan kepercayaan investor global
 menjadi 15 persen){kind=link}